Budidaya Ikan Napoleon di Anambas yang Menguntungkan

Ikan Napoleon / WWF

Ikan Napoleon (Cheilinus undulates) merupakan ikan dari keluarga Labridae yang hidup di habitat terumbu karang dan sekitar lamun. Ikan Napoleon merupakan ikan karang terbesar dengan panjangnya yang mampu mencapai lebih dari 2 meter dan berat mencapai 190 kg. Ikan ini dapat bertahan hidup sampai umu 25-30 tahun dan tersebar luas di seluruh kawasan terumbu karang indo-pasifik. Makanan Ikan Napoleon adalah hewan-hewan invertebrata atau ikan-ikan kecil, namun yang paling utama adalah bintang laut berduri yang sering memangsa zooxanthellae (organisme simbiosis karang yang hidup di jaringan polip karang). Sehingga secara ekologis, Ikan Napoleon memiliki peranan penting ekosistem terumbu karang.

[Baca juga: Tahapan Cara Budidaya Lobster Hasil Optimal]

Namun sayangnya, Ikan Napoleon sudah terdaftar dalam CITES dengan status perlindungan “terancam” punah. Hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah penangkapan ikan Napoleon yang tidak seimbang dengan laju perkembangan reproduksinya. Ikan Napoleon merupakan salah satu ikan yang memiliki laju reproduksi rendah, karena hanya 10-30 % dari telur yang dipijah kemudian berhasil menetas menjadi juvenil. Kerapatan ikan ini pun di alam sedikit yang melebihi 20 ekor ikan dewasa per 10.000 m2. Sedangkan di pangsa pasar, ikan Napoleon merupakan salah satu ikan konsumsi yang bernilai jual tinggi. Karena penangkapan yang semakin sulit, banyak nelayan akhirnya juga membudidayakan ikan Napoleon dengan sistem budidaya keramba apung, di Indonesia salah satunya yaitu berada di Kepulauan Anambas.

Budidaya di Anambas

Budidaya Ikan Napoleon di Kepulauan Anambas sudah ada sejak tahun 1990-an yang kemudian berkembang hingga saat ini. Sistem budidaya Ikan Napoleon di Kepulauan Anambas adalah menggunakan keramba jaring apung. Budidaya dilakukan dengan pembesaran ikan Napoleon dari juvenil (yang ditangkap dari alam) hingga ukuran layak pasar. Pengadaan benih (larva) ikan Napoleon pada budidaya di Kepulauan Anambas tersebut pada umumnya melakukan penangkapan langsung di alam.

Nelayan di Anambas biasanya mencari larva pada saat musim angin barat (Agustus-Oktober) dan angin utara (November-Januari) dengan menggunakan alat tangkap serok dengan mata jaring yang sangat halus. Kemudian larva yang ditangkap, diperlihara dalam keramba jaring apung dengan ukuran 0,5 m x 0,5 m x 1 m atau 1 m x 1 m x 1 m dengan mata jaring yang sangat halus. Pakan yang diberikan untuk ikan sampai berusia 1 tahun adalah daging kepiting batu yang telah dihaluskan, sedangkan pakan untuk Ikan Napoleon yang sudah berusia lebih dari 1 tahun adalah daging kepiting batu yang dicampur dengan ikan rucah.

Produksi dari budidaya Ikan Napoleon di Kepulauan Anambas ini sudah tidak diragukan, karena pembudidaya tersebut telah berhasil mencapai pangsa internasional untuk ekspor, terutama ke negara Hongkong dan Singapura. Namun, perdagangan Ikan Napoleon di Indonesia sangat terbatas untuk ekspor karena telah menerapkan sistem kuota untuk membatasi jumlah ikan yang diekspor per tahun. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan melindungi kelestarian Ikan Napoleon di alam.

Ekspor Napoleon

Berdasarkan KKP (2018) bahwa pemerintah hanya mengizinkan ekspor Napoleon melalui jalur transportasi udara. Namun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomar), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepakat memberikan rekomendasi izin bagi ekspor Napoleon asal Natuna dan Anambas melalui jalur transportasi laut. Pemerintah menetapkan kuota ekspor sebanyak 40 ribu ekor dengan ukuran lebih dari 1 kg hingga mencapai 3 kg per ekor, masing-masing untuk kuota Natuna sebanyak 30 ribu ekor dan Kepulauan Anambas sebanyak 10 ribu ekor. Terkait hal tersebut, ekspor melalui jalur laut harus mematuhi peraturan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu :

  • Pertama, kapal angkut berbendera asing harus memiliki izin pengangkutan ikan hidup hasil pembudidayaan dibuktikan dengan SIKPI-A.
  • Kedua, ikan Napoleon harus betul betul berasal dari hasil upaya pembudidayaan dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan dinas terkait.
  • Ketiga, eksportir harus mengantongi izin pengedar satwa dari pihak management authority CITES di Indonesia (Ditjen. KSDAE, Kemen LHK).
  • Keempat, proses pemindahan harus dicatat dan di bawah pengawasan pihal BKIPM, Pengawas Perikanan, dinas terkait, dan pihak berwenang lainnya.