Kebijakan Pangan Belum Sepenuhnya Terlaksana, Bagaimana Solusinya?

Sejak menjabat sebagai presiden RI, Joko Widodo telah menyampaikan tujuan dari kebijakan pangan di Indonesia. Tujuan kebijakan pangan tersebut antara lain mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan, mensejahterakan petani dan membuat produsen pangan dalam negeri memiliki kontribusi yang besar dalam kecukupan pangan rakyat. Namun indikasi sudah terlaksananya kebijakan pangan saat ini hanya melihat cukup tidaknya pangan untuk masyarakat. Padahal terdapat dua tujuan lain yang juga harus dicapai dalam kebijakan pangan yang dibentuk.

Saat ini, Indonesia sudah dapat mencukupi kebutuhan pangannya. Namun keseluruhan kecukupan tersebut dapat dicapai dengan impor pangan oleh pemerintah bukan dari produksi dalam negeri. Pemerintah sempat beranggapan bahwa selagi ada dana untuk impor pangan maka kecukupan pangan untuk masyarakat indonesia dapat dipenuhi. Hal tersebut jelas saja salah apabila terus dilaksanakan karena semakin lama penghasil pangan dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk impor dan membuat petani semakin tidak sejahtera.

Impor produk pangan memang sangat merugikan petani dalam negeri terutama impor produk beras. Impor beras dapat merusak harga beras lokal dan menurunkan harga gabah petani. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan swasembada pangan yang selalu dicanangkan Jokowi. Pemerintah beralasan keputusan untuk tetap impor beras dikarenakan untuk menejaga ketersediaan stok beras di Indonesia. Selain itu pemerintah menjadi kurang berupaya dalam peningkatan produksi pangan dalam negeri.

Untuk mencegah kekurangan ketersediaan pangan di Indonesia pemerintah harus lebih berpikir jangka panjang seperti meningkatkan produktivitas tanaman pangan bukan justru selalu melakukan impor. Namun menurut Darmin, Menteri Koordinator Perekonomian, tercapainya swasembada pangan tidak bisa dilakukan secara instan. Artinya pemerintah akan tetap mengimpor produk pangan apabila ketersediaan pangan tersebut tidak dapat terpenuhi. Pemerintah saat ini sedang merencanakan untuk membuat kebijakan jangka menengah. Dan pemerintah akan menyusun kebijakan pangan yang komprehensif. Hal yang akan diperbaiki yaitu ketersediaannya, petaninya bahkan distribusinya.

Selain merencanakan jangka menengah, Kementan juga merencanakan untuk jangka panjang. Kementan merencanakan untuk membangkitkan semangat anak muda pada dunia pertanian. Rencana tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pertanian di Indonesia. Selain itu, jiwa-jiwa muda lah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil produksi pangan. Sumber daya manusia muda memiliki kemampuan kerja yang lebih baik serta memiliki tenaga yang lebih besar. Disamping itu, petani–petani muda akan lebih mudah menerima inovasi-inovasi tertentu dalam perkembangan pertanian sehingga teknologi terbaru yang akan meningkatkan produksi dapat diterapkan.

Upaya lain agar tujuan kebijakan pangan dapat tercapai juga disampaikan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI). SPI mengatakan bahwa agar tujuan kebijakan pangan dapat tercapai maka pemerintah harus menumbuhkan minat petani pangan untuk menanam komoditas yang strategis dan menjamin harga pembelian yang menguntungkan petani agar petani tertarik untuk terus mengembangkan komoditas tersebut. Kemudian dalam sektor perdagangan, diperlukan usaha yang besar untuk memutus rantai distribusi dengan membatasi impor produk pangan secara bertahap dan pasti. Serta terus melindungi produk pangan yang dihasilkan dalam negeri.

Melalui beberapa rencana yang sedang diupayakan pemerintah, diharapkan dapat terus meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Selain itu ketersediaan pangan dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan itu kesejahteraan petani juga akan meningkat dan secara langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sehingga kebijakan pangan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan swasembada pangan dapat tercapai pula.


Baca Artikel Lainnya:

Post Author: Arinda Dwi Yonida

Editor - Mahasiswa Agribisnis UGM - arinda@farming.id.