Konservasi Mangrove untuk Memperkokoh Green Belt Pesisir Pantai

Tanam mangrove / WWF

Perairan pesisir menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 ayat 1, merupakan suatu wilayah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Salah satu potensi yang sangat penting keberadaannya di wilayah pesisir adalah hutan mangrove. Dimana mangrove, dapat tumbuh di daerah pantai-pantai yang terlindung dari aktivitas gelombang besar dan arus pasang surut air laut dan tumbuh optimal di wilayah pantai yang memiliki muara sungai besar serta estuari dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur.

[Baca juga: Mangrove Samakah dengan Bakau?]

Mangrove adalah formasi vegetasi yang tumbuh di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri – ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Mangrove tumbuh tersebar hampir di seluruh kawasan pesisir Indonesia terutama di wilayah pesisir timur Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, dan Papua. Luas potensial hutan mangrove Indonesia adalah 8,6 juta hektar yang terdiri dari 3,8 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 4,8 juta hektar berada di luar kawasan hutan.

Indonesia memiliki sebanyak tidak kurang dari 89 jenis pohon mangrove, atau paling tidak menurut FAO terdapat sebanyak 37 jenis. Dari berbagai jenis mangrove tersebut, yang hidup di daerah pasang surut terdapat sekitar 12 famili. Dari sekian banyak jenis mangrove di Indonesia, jenis mangrove yang paling banyak ditemukan antara lain adalah jenis api – api (Avicennia sp.), bakau (Rhizophora sp.), tancang (Bruguiera sp.), dan bogem atau pedada (Sonneratia sp.). Sebagai salah satu negara yang mempunyai luas hutan mangrove terbesar di dunia, negara Indonesia memiliki posisi penting untuk memenuhi mandate internasional dalam mengonservasi sumber daya hayati yang mempunyai manfaat global. Namun sayangnya, Departemen Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2007 melaporkan bahwa sekitar 69% hutan mangrove di Indonesia dalam kondisi rusak dan sisanya 31% dari hutan mangrove tersebut berada dalam kondisi tidak rusak. Kerusakan hutan mangrove paling utama terjadi karena akibat dari kegiatan manusia seperti konversi lahan mangrove menjadi tambak, kegiatan reklamasi dan pertambangan, serta penebangan liar yang mengakibatkan degradasi hutan mangrove mencapai sebesar 200 ribu hektar setiap tahunnya.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam undang undang no 41 tahun 1999 untuk melindungi hutan mangrove yang wajib dilestarikan. Strategi yang diterapkan untuk kelestarian dalam pengelolaan hutan mangrove, yaitu sosialisasi fungsi hutan mangrove yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi dari hutan mangrove untuk perairan pantai, rehabilitasi dan konservasi, serta kerja sama yang baik antara stakeholders yaitu pemerintah, LSM, dan masyarakat serta lembaga lain yang terkait.

Cara lain yang dapat digunakan dalam menjamin kelestarian hutan mangrove untuk pengelolaan konservasi hutan mangrove salah satunya yaitu memberikan wisata edukatif bagi masyarakat, memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, mendukung pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan asli daerah yang dapat dimulai dari melakukan upaya-upaya pengembangan pariwisata alam khususnya pariwisata alam dengan obyek hutan mangrove. Pengembangan sarana akomodasi pariwisata dapat dilakukan diluar kawasan hutan sedangkan hutan mangrove dapat dijadikan obyek atau etalase bagi pengunjung. Selain itu untuk kegiatan budidaya perikanan dapat menerapkan sistem silvofishery yang mana memadukan hutan mangrove dan tambak untuk dapat berintegrasi yang dapat mempertahankan keberadaan mangrove sesuai fungsinya.