Koperasi Pertanian di Tengah Orientasi Swasembada Pemerintah VS Orientasi Profit Petani

Sebagai dasar dari pendirian sebuah Koperasi Pertanian adalah menurunkan unit cost. Unit cost atau biaya satuan adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan yang dihitung dengan cara membagi total cost dengan jumlah/kualitas output. Jika sebelumnya petani menanggung unit cost sendiri-sendiri untuk lahannya sendiri tentu beban tersebut akan ditanggung sendiri. Dengan perumpamaan sederhana biaya satu roti isi coklat jika diproduksi satuan akan lebih mahal dari harga satu roti isi coklat yang diproduksi seratus biji langsung. Petani pun sejatinya seperti itu, jika bergabung menjadi satu kelompok akan mengeluarkan unit cost yang lebih sedikit.

Ide penerapan konsep di atas jika diterapkan dengan penalaran sederhana mungkin dapat dengan sukses menyejahterakan pelaku usaha tani, dalam hal ini adalah kelompok tani. Konsep tersebut diterapkan dalam sebuah lembaga bernama Koperasi Pertanian. Lembaga semacam Koperasi Pertanian pada era sebelumnya telah eksis bernama Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada ditingkatan kecamatan. Namun kenyataannya di lapangan berkata lain, ketika Koperasi diterapkan petani bergabung menjadi kelompok dan lahan yang digarap-pun yang sebelumnya sangat sempit menjadi lebih luas serta manajemen yang terpusat dalam kelompok dan biaya pun akhirnya turun tetapi produktivitas lahan juga ikut menurun. Semakin besar skala usaha pertanian berhubungan dengan semakin kecilnya unit cost namun produktivitas juga ikut mengecil. Perubahan skala produksi yang sebelumnya individu per petani menjadi skala yang lebih besar per kelompok tani memiliki sisi positif dalam bidang lain seperti perbankan. Pergerakan uang yang lebih besar membuat perbankan lebih untung dari perihal ini.

Kini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengampanyekan swasembada pangan. Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan prioritas pembangunan pertanian menuju swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Target swasembada pangan tersebut ditujukan untuk tujuh komoditi yaitu padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah, daging dan cabai. Untuk mewujudkan hal ini, Presiden Jokowi menaruh harapan besar kepada sosok Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian pada tanggal 20 Oktober 2014. Bahkan untuk mencapai swasembada pangan tersebut, Presiden pun menyatakan akan totalitas demi terwujudnya swasembada pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berorientasi pada swasembada dengan target produksi namun berbeda keadaannya dengan petani yang berorientasi pada keuntungan.

Tujuan yang berbeda menyebabkan petani tidak mungkin menjalankan fungsi pemerintah. Kecuali petani subsistem yang berorientasi pada produksi, namun kenyataannya petani berorientasi penuh pada keuntungan. Permasalahan seperti ini dapat ditangani jika biaya produksi dalam hal ini adalah unit cost Rp 0,- atau dikatakan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Atau dengan cara lain yaitu meningkatkan harga jual sampai pada harga yang tinggi sekali.

Pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan rakyatnya. Pada suatu kondisi petani dalam memproduksi usaha tani mencapai titik optimum untuk mendapatkan keuntungan terbaik. Jika melebihi titik tersebut maka keuntungan malah cenderung menurun. Meski produksi dapat ditingkatkan hingga titik maksimum tetapi biaya yang dikeluarkan per total produksi lebih kecil dibandingkan pada titik optimum. Kondisi optimum lah yang diinginkan oleh para petani di Indonesia.

Capaian swasembada mengabaikan petani. Swasembada menginginkan lahan untuk berproduksi secara maksimal tetapi tidak diimbangi dengan jaminan harga oleh pemerintah. Seolah-olah jika produksi maksimal maka keuntungan akan maksimal padahal keuntungan maksimal dicapai ketika produksi optimal. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi harapannya menekan biaya produksi dan meningkatkan harga jual. Pembentukan koperasi memberikan daya tawar yang lebih terhadap produk pertanian, dapat memotong rantai distribusi, dan mendapat pasar yang lebih luas. Kelemahan koperasi yang membuatnya dilupakan karena belum baik pada bagian manajemennya. Sumber daya manusia yang mengisi kepengurusan dan menjadi anggota belum siap menjalani fungsi koperasi. Dengan bersatunya individu petani menjadi kelompok tani yang berskala besar memiliki tujuan salah satunya menekan unit cost diperlukan pula manajemen yang baik sehingga dapat meningkat juga pada produksi dan keuntungannya. Lebih dari itu kini hadir BUMDes bentukan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di tengah permasalahan fungsi koperasi pertanian atau KUD yang mati suri.

Apakah Koperasi Pertanian dapat hidup harmoni dengan BUMDes dalam menyukseskan swasembada pangan? Apakah swasembada pangan dapat dirasakan kenikmatannya pada setiap golongan? Tunggu hingga tiba saatnya.


Baca Artikel Lainnya:

Post Author: Emeralda Firdausa Wijaya

Graphic Designer - Young Farmer