Menteri Susi Beri Kompromi Nelayan Cantrang

Pada 2016 silam Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Larangan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alasan larangan tersebut adalah karena cantrang dianggap termasuk ke dalam alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Masa transisi peralihan cantrang berlangsung hingga Juni 2017 dan kemudian diperpanjang hingga Desember 2017.

Larangan penggunaan cantrang di WPP-RI memang menuai banyak pro-kontra. Setelah masa transisi berakhir pada Desember lalu, kini nelayan kembali melakukan aksi demonstrasi. Rabu (17/1), ribuan nelayan dari Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) terlihat memadati kawasan Monas yang berseberangan dengan Istana Merdeka. Para nelayan menuntut pemerintah untuk melegalkan kembali penggunaan alat tangkap cantrang karena larangan penggunaan cantrang dianggap merugikan.

Presiden Jokowi dan Menteri Susi melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan ANNI guna mencari titik temu bersama. Sebelumnya diberitakan pertemuan tersebut menghasilkan keputusan pencabutan larangan penggunaan cantrang oleh Menteri Susi. Namun dalam jumpa pers hari ini (18/1) Menteri Susi menyatakan peraturan tersebut masih berlaku. Pemerintah hanya memberi kompromi untuk mengizinkan nelayan cantrang tetap melaut hingga batas waktu yang tidak ditentukan selama masa transisi. Kompromi pemerintah ini hanya berlaku bagi nelayan yang biasa menangkap ikan di Laut Jawa, sedangkan nelayan di luar Jawa tetap dilarang menggunakan cantrang.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menemui ribuan nelayan yang berdemo di depan Istana Merdeka / ANTARAFOTO

Namun demikian keputusan tersebut tidak serta merta begitu saja diberikan. Terdapat beberapa persyaratan yang diberikan oleh Menteri Susi.

“Keputusan tadi tolong dihormati, saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukurannya makdal (tidak sesuai) tapi masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi,” jelas Menteri Susi seperti yang dilansir dari Detik.

Selama masa transisi semua akan diawasi oleh Satgas Peralihan Alat Tangkap yang terdiri dari Satgas 115, Direktorat Perikaan Tangkap, Direktorat PSDKP, dan kepala daerah setempat. Meski pemerintah memberikan kompromi terhadap nelayan cantrang hingga waktu yang tidak ditentukan, Menteri Susi mengatakan izin penggunaan cantrang bukan untuk selamanya. Keputuan tersebut merupakan win-win solution, nelayan dihimbau dapat segera menggati alat tangkap mereka dan tidak ‘nakal’ selama masa peralihan ini.

Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Susi berkata, “Boleh melaut, tapi persiapkan pengalihan alat tangkap. Kalau ada yang nakal, nanti bisa ditenggelamkan atau bisa jadi diterbangkan”.

Lebih lanjut Menteri Susi enggan bicara lagi tentang cantrang dan meminta semua stakeholder untuk berhenti melakukan provokasi soal larangan alat tangkap cantrang. Menteri Susi berharap tidak ada lagi polemik soal cantrang.


Baca Artikel Lainnya:

Post Author: Izanatur Rohmah

Leave a Reply

Your email address will not be published.