Pentingnya Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Konservasi Mangrove Berkelanjutan

Kawasan konservasi mangrove di Muara Cengkrong Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur / dokumentasi pribadi

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia dan berperan sebagai komponen penting dalam ekosistem pantai. Keberadaan mangrove di Indonesia secara alami paling besar luasnya dari luas mangrove yang ada di dunia. Namun sayangnya, keberadaan mangrove di Indonesia sempat terancam akibat aktivitas manusia seperti penebangan dan alih fungsi lahan. Kerusakan mangrove yang terjadi mengakibatkan penurunan luas mangrove yang ada dan memaksa pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait perlindungan dan konservasi mangrove, yang hingga kini masih dalam tahap perkembangan dan kerberlanjutan di lokasi mangrove seluruh pelosok pantai di Indonesia.

[Baca juga: Silvofishery, Pemanfaatan Kawasan Mangrove Berbasis Konservasi]

Beberapa lokasi mangrove yang rusak telah berhasil dihijaukan kembali dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan konservasi oleh masyarakat, lembaga maupun instansi yang memiliki kepentingan. Beberapa pihak yang terlibat tersebut merupakan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam sistem pengelolaan suatu kawasan konservasi mangrove. Peran dan partisipasi dari pemangku kepentingan inilah yang akan menjadikan suatu proyek pembangunan kawasan konservasi mangrove dapat berhasil atau tidak.

Pemangku kepentingan masing-masing memiliki peran, partisipasi, pengaruh, dan kepentingan berbeda yang dapat berupa tindakan secara aktif maupun pasif. Peran dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dapat menunjang pencapaian keberhasilan dalam sistem pengelolaan konservasi mangrove sesuai dengan target yang diharapkan. Peran dan partisipasi pemangku kepentingan sangat mempengaruhi kinerja suatu pengelolaan yang dapat memberikan hasil baik untuk pengelolaan konservasi mangrove.

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem kompleks yang harus melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Menurut Sonjaya (2007) pengelolaan kawasan mangrove perlu dilakukan dalam perspektif kolaboratif sebagai pijakan dalam berpikir dan bertindak. Perspektif tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Pengelolaan hutan mangrove pada tingkat lokal dengan cara-cara yang sesuai dengan cara lokal.
  2. Melibatkan sejumlah keputusan-keputusan pemerintah yang berkenaan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan mangrove.
  3. Pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam kawasan yang sama;
  4. Pengelolaan hutan mangrove yang mengaitkan secara simultan tujuan-tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Berdasarkan rumusan diatas, pengelolaan konservasi mangrove memang melibatkan banyak pihak terutama yang berkepentingan di lokasi mangrove, hal tersebut tidak lepas dari arti keterlibatan masyarakat lokal di kawasan yang sama. Keterlibatan masyarakat dan pihak pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan konservasi mangrove diperlukan oleh pemerintah dalam membuat dan menghasilkan suatu kebijakan pengelolaan konservasi berkelanjutan.

Keberhasilan pemangku kepentingan dalam pengelolaan konservasi mangrove adalah sebagai bagian dari pengelolaan konservasi mangrove yang sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan tersebut tentu melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pihak pemangku kepentingan lain serta menjamin keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan dari pemangku kepentingan tersebut.

Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat lokal akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Keuntungan pertama yang akan diperoleh adalah dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka pengelolaan konservasi mangrove akan menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan kawasan konservasi mangrove di wilayahnya. Ketiga, yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan dengan adanya keberhasilan konservasi mangrove yang berkelanjutan.

Antar pemangku kepentingan juga perlu adanya hubungan yang kemudian dapat mengikat kerjasama untuk melestarikan kawasan konservasi mangrove sehingga membentuk koordinasi yang sinergis dan meminimalisir adanya konflik antar pemangku kepentingan yang terkait terhadap pengelolaan sumber daya mangrove.