Penyelesaian Masalah Distribusi Pupuk yang Tak Kunjung Usai

Gudang pupuk / loaxgogreen.com

Tuntutan tingginya hasil produksi menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian Indonesia untuk menghasilkan pangan. Banyak permasalahan yang harus dihadapi, seperti alih fungsi lahan yang merupakan faktor menurunnya hasil produksi pertanian. Luas lahan pertanian yang semakin terkikis menjadikan produksi hasil pertanian semakin menurun, sedangkan penduduk tumbuh secara positif setiap tahunnya. Hal demikian menjadikan tekanan tersendiri bagi petani dalam memproduksi hasil pertanian yang maksimal dengan lahan yang seadanya.

[Baca juga: Bahaya Penggunaan Pupuk Kimia pada Budidaya Pertanian]

Salah satu cara petani dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian adalah dengan meningkatkan penggunaan pupuk. Pemupukan yang intensif diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga mampu menghasilkan produk pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan pupuk yang semakin tinggi setiap tahunnya, maka pupuk menjadi salah satu bahan pertanian yang disubsidi oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk ini cukup membantu petani dalam dalam menurunkan biaya input yang harus dikeluarkan oleh petani selama proses pertanaman hingga masa panen.

Kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk kian hari kian ineffective. Keadaan tersebut disebabkan karena masih banyaknya petani yang merasa tidak menerima pupuk bersubsidi, sehingga kebijakan tersebut dirasa tidak tepat sasaran. Hal demikian mendasari pemerintah dalam meluncurkan Kartu Tani sebagai kartu kendali pemerintah terhadap aliran pupuk bersubsidi kepada petani.

Kartu Tani

Kartu Tani merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengontrol subsidi pupuk. Dengan adanya Kartu Tani ini diharapkan subsidi pupuk dari pemerintah pada petani dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Artinya, dengan Kartu Tani ini pemerintah dapat memantau dengan mudah mengenai penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani, sehingga tidak ada lagi praktik penyalahgunaan pupuk. Penerapan Kartu Tani ini sudah sejak lama diterapkan, namun belum merata di seluruh Indonesia.

Kartu Tani merupakan alat transaksi berupa kartu debit yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Kartu Tani dapat digunakan untuk memonitor penyaluran pupuk bersubsidi yang anggarannya menggunakan APBN. Secara umum Kartu Tani adalah alat untuk membantu petani dalam menjalankan kegiatannya, seperti untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan pupuk, hingga pengumpulan hasil panen. Maksud dari adanya Kartu Tani ini untuk terwujudnya pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima.

Peran pupuk memang sangat penting dalam peningkatan hasil pertanian. Pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui subsidi harga pupuk. Namun, secara umum dalam pelaksanaan distribusinya tetap masih terdapat permasalahan terkait pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk, seperti belum tepat sasaran, kelangkaan, dan kenaikan harga di tingkat petani. Proses pendistribusian dan aplikasi pupuk bersubsidi harus memenuhi asas 6 Tepat (Tepat Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu, dan Harga) dan meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan, penyaluran sampai dengan implementasinya. Perlu adanya peningkatan kerja sama antar semua lembaga terkait dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi, baik dari pusat sampai ke tingkat petani.