Rumpon Dilarang, Bagaimana Nasib Nelayan?

Rumpon / Mongabay

Rumpon merupakan salah satu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang pada kedalaman tertentu untuk menarik ikan agar bergerombol disekitarnya sehingga ikan akan mudah ditangkap. Rumpon terbuat dari bahan-bahan sederhana, yaitu ban, ranting atau dahan pohon, dan dedaunan seperti daun pinang yang kemudian akan ditempatkan pada kedalaman tertentu disuatu perairan dengan menggunakan pemberat agar mempertahankan posisi rumpon tetap dibawah permukaan air. Rumpon memiliki manfaat yang besar bagi nelayan seperti mempermudah dalam menentukan fishing ground karena setiap ada rumpon ikan-ikan akan berdatangan mengerumuni rumpon tersebut sehingga nelayan dapat menghemat bahan bakar karena tidak perlu mencari fishing ground untuk menemukan gerombolan ikan.

Selain itu rumpon juga diperoleh dengan biaya yang minim, hal ini dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan nelayan untuk melakukan penangkapan serta dapat mempertahankan keuntungan karena akan memperoleh hasil tangkapan yang cukup. Pemasangan rumpon biasanya dilakukan oleh nelayan-nelayan skala besar atau perusahaan perikanan, tetapi tidak menutup kemungkinan nelayan dengan skala kecil juga melakukan rumponisasi untuk memudahkannya memperoleh ikan. Sayangnya persaingan dalam pemasangan rumpon semakin meningkat mengakibatkan hasil tangkapan nelayan kecil menurun. Menurunnya hasil tangkapan nelayan kecil disebabkan karena ikan akan bergerombol di rumpon yang telah dipasang oleh nelayan skala besar atau perusahaan di kedalaman yang lebih dalam sehingga ikan tidak akan bermigrasi kearah kawasan bibir pantai dimana kawasan ini merupakan tempat nelayan kecil melakukan penangkapan.

Pemasangan rumpon dilakukan besar-besaran oleh berbagai nelayan dan perusahaan karena dinilai efektif untuk memperoleh hasil tangkapan, namun beberapa nelayan atau perusahaan tersebut melakukan pemasangan rumpon dengan tidak membuat Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR). Sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan memandang pemasangan rumpon tanpa SIPR tersebut merupakan tindakan yang ilegal.

Jumlah rumpon yang diestimasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 200 ribu unit. Namun berdasarkan penelitian Greenpeace, rumpon di Indonesia mencapai 400 ribu unit. Satu kapal jaring berkapasitas besar bisa menaruh 3-10 rumpon di laut. Hal inilah bukti bahwa pemasangan rumpon dilakukan besar-besaran oleh nelayan atau perusahaan secara illegal. Sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membuat kebijakan untuk membersihkan seluruh rumpon di perairan Indonesia. Pembongkaran rumpon sudah dilakukan di beberapa daerah seperti perairan Ambon, Sulawesi, dan NTT, terutama rumpon ilegal. Namun rumpon yang dibongkar belum semua karena masih ada konflik yang terjadi atas kebijakan tersebut.

Beberapa peneliti beranggapan bahwa rumpon sangat efektif digunakan untuk membantu nelayan dalam mempermudah memperoleh tangkapan serta tidak begitu berdampak pada kerusakan lingkungan. Namun hal tersebut dibantah oleh Susi dengan anggapan bahwa  pemasangan rumpon yang berlebih mengakibatkan gangguan pada ekologi laut sehingga dapat mengubah ekosistem yang ada di laut dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan kecil akibat rumpon dapat mengalihkan pergerakan ikan ke perairan nasional, khususnya ikan tuna.

Kebijakan ini belum memberikan solusi terhadap nelayan dalam menggunakan suatu alat bantu untuk memberikan keefektifan dan mempermudah memperoleh hasil tangkapan. Pemberantasan rumpon lebih baik dilakukan untuk pemasangan rumpon yang ilegal, terutama milik perusahaan asing. Sehingga kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan pemakaian rumpon, namun tidak untuk diberantas total karena rumpon merupakan alat bantu penangkapan yang efektif dengan harga terjangkau. Rumpon sangat menguntungkan bagi masyarakat nelayan lokal untuk memperoleh hasil tangkapan lebih mudah. Maka dari itu kebijakan ini perlu dikaji ulang dan diperbaiki kembali sistemnya agar tidak merugikan nelayan lokal dan nelayan kecil.